Aliansi Mahasiswa Lampung Senin, 17 Februari 2025 melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Aliansi Mahasiswa Lampung ini hanya memperoleh hasil keputusan untuk menunggu lebih lanjut jawaban hingga jangka waktu empat hari ke depan, dari dilaksanakannya aksi. Aksi dari pukul 11.00 WIB hingga kemarin sore, diikuti dari Mahasiswa Perguruan Tinggi Lampung antara lain Universitas Lampung (Unila), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Univesitas Malahayati, Universitas Bandar Lampung (UBL), Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IB Darmajaya), Universitas Tulang Bawang (UTB), dan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang (Polkestanka).
Tiga tuntutan utama yang dibawa pada aksi ini, yaitu:
- Menuntut Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang Instrumen Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai dapat memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa menegaskan bahwa kedua sektor ini adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan.
- Menuntut Pemerintah Provinsi Lampung agar mengevaluasi kinerja aparat dalam penanganan kasus Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam peristiwa di Sabah Balau yang dinilai tidak humanis.
- Menuntut Pemkot Bandar Lampung segera menyelesaikan persoalan sampah, banjir, dan infrastruktur yang masih menjadi permasalahan utama di kota tersebut.
Menanggapi aksi ini, Syukron Muhtar dari Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menyatakan bahwa pihaknya mendukung aspirasi mahasiswa dan telah berkomitmen untuk mengawal kebijakan pendidikan dan kesehatan agar tidak terkena dampak efisiensi anggaran. “Kami sudah menyampaikan keberatan terkait pemangkasan anggaran pendidikan, termasuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) dan lainnya. Kami juga akan berkoordinasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat untuk memastikan anggaran pendidikan tetap aman,” ujarnya.
Terkait permasalahan HAM di Sabah Balau, Syukron menyebut bahwa 43 kepala keluarga terdampak, di mana 7 keluarga telah menerima kompensasi, sementara 6 lainnya masih dalam proses negosiasi. Sementara itu, terkait tuntutan mahasiswa mengenai banjir dan sampah di Kota Bandar Lampung, ia menegaskan bahwa seharusnya aspirasi ini disampaikan langsung ke Pemkot Bandar Lampung. “Untuk HAM itu pemerintah akan melakukan pendekatan yang humanis lagi. Terkait sampah dan banjir di Bandar Lampung yang dimana itu harusnya dilaporkan langsung ke pemkot atau DPRD Bandar Lampung. Namun, kami tetap akan menindaklanjuti keluhan ini dengan mengomunikasikannya ke pihak terkait,” tambahnya.
Namun, Aliansi Mahasiswa Lampung menyatakan pernyataan sikap mosi tidak percaya dan siap mengawal tuntuntan yang disampaikan. “Kami Aliansi Mahasiswa Lampung menyatakan pernyataan sikap mosi tidak percaya kepada DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, sampai seluruh fraksi partai dan pemerintah siap buat mengawal tuntutan yang telah disampaikan dengan jangka waktu 4×24 jam” ujar perwakilan Aliansi Mahasiswa Lampung.
Aditya Dwi, Gubernur Jurusan Teknologi Informasi (TI) Polinela menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk perjuangan terhadap hak mahasiswa dan masyarakat. “Peraturan pemerintah tidak berpihak kepada mahasiswa. Pendanaan dipangkas, hak-hak kami dihilangkan. Jika setelah empat hari tidak ada respons dari pemerintah, maka kami akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.
Aksi ini merupakan hasil dari serangkaian konsolidasi yang telah dilakukan sebelumnya, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi membawa keresahan mahasiswa ini kedalam aksi. Bagus Eka Saputra, Presiden Mahasiswa (Presma) Polinela mengungkapkan bahwa konsolidasi ini telah dipersiapkan dari sebelumnya. “Dari hasil konsolidasi sebelumnya, kami sepakat untuk melakukan aksi pada hari ini di depan DPRD Provinsi Lampung sebagai bentuk protes kami terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada mahasiswa,” jelasnya.
Rusdi salah satu warga sekitar yang berada di lokasi berharap apa yang mahasiswa lakukan dalam menyuarakan dan mewakilkan suara rakyat ini tercapai. “Saya sih hanya berharap semoga cita-cita dan apa yang mereka suarakan dapat tercapai,” tutupnya.(*)
Penulis : Natasya Rohimah, Novia Faradiba
Penyunting : Rizky